PEMALANG- Kasus kemalingan yang terjadi di Pendopo Kabupaten Pemalang pada 31 Oktober 2022, belum menemui titik terang.
Hal ini dibuktikan dengan belum terungkapnya pelaku pencurian. Hingga kurun waktu 2 bulan berjalan, pelaku tak kunjung dapat diidentifikasi baik dari CCTV, maupun Sidik Jari para pelaku.
Sementara itu, Plt Bupati Pemalang, berujar, berkaitan kasus tersebut, pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap satpol pp.
“Iya nanti saya klarifikasi. Saya klarifikasi kepada satpol pp,” ujarnya baru baru ini.
Terpisah, Kasatpol PP Pemalang yang mendapat perintah langsung dari Plt Bupati, Mansur Hidayat, tidak dapat memberikan penjelasan. Ia justru meminta awak media mengkonfirmasi kepada Kabag Adpem, Suyono.
“Silahkan konfirm ke adpem,” tulis Kasatpol PP Pemalang dalam pesan WhatsApp.
Kemudian, saat awak media mencoba mencari jawaban Kabag Adpem Setda Pemalang, Suyono, tidak ada satupun kata atau kalimat yang dikeluarkan terkait permintaan Kasatpol PP tersebut. Entah apa yang ada dalam pikirannya, Ybs (Kabag Adpem.red), justru terkesan tidak mau mengeluarkan sepatah kalimat atau kata dan lebih memilih meninggalkan awak media yang sedang berada di ruangannya.
Sebagai informasi, tugas dari adpem adalah penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
OTT dan Kemalingan
Pada waktu kejadian kemalingan, publik Pemalang masih dihebohkan dengan peristiwa OTT (Operasi Tangkap Tangan). Saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar-gencarnya melakukan pemeriksaan terkait dengan kasus rasuah yang terjadi di Pemalang.
Barang yang diambil oleh maling, adalah 3 unit laptop. Pada saat kejadian berlangsung, kamera CCTV di lokasi tersebut pun dalam keadaan mati (tidak menyala).
Entah karena kurangnya perawatan CCTV atau sengaja dimatikan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Alat yang harganya diatas harga BBM jenis Pertalite yakni Rp. 10.000,00 tersebut seakan tidak bisa diajak “Kompak” untuk memantau pergerakan yang ada dalam jangkauannya. Tidak hanya itu, CCTV yang juga bisa dikatakan sebagai “Pengawas” pergerakan itu, tentu saja dibiayai oleh uang Negara.
Dengan Fakta pahit yang ada, apakah peristiwa kemalingan itu akan berlalu tanpa kabar berita?
(Clara)
Komentar