Waduh, di duga ada oknum DPRD Kabupaten Oku yang menyuruh rekanan yang mengerjakan Proyeknya.
OKU SUMSEL, – Masyarakat mendesak kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten OKU untuk menindak tegas anggota Dewan yang diduga terlibat mengatur dan bermain proyek. Beredar informasi terkait adanya oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten OKU yang ikut mengatur proyek.
Dikatakan sumber terpercaya media ini yang enggan namanya tulis menyebut bahwa proyek di daerah mereka merupakan proyek yang di duga oknum anggota DPRD Kabupaten OKU yang di kerjakan oleh rekanan, ditunjuk langsung oleh oknum nakal Dewan, 30/11/22.
Ditilik dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD melarang dewan untuk ikut dalam sebuah proyek. Melalui laporan masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat harus ditindaklanjuti tanpa diskriminasi. Jauh Lebih penting lagi adanya dugaan keterlibatan legislator yang berperan dalam bermain proyek, maka badan kehormatan Dewan dituntut profesional dalam menindak lanjuti laporan masyarakat tersebut sesuai undang-undang dan regalasi yang ditetapkan.
Proyek pembangunan fisik seharusnya atas persetujuan pimpinan DPRD, lalu kepala SKPD menunjuk rekanan mengerjakan sesuai aturan Pemerintah.
Alih-alih menegakkan aturan, yang terjadi justru berbanding terbalik, disebutkan sumber, semua kebijakan itu diambil alih Dewan, seakan mau diatur sendiri,” Banyak proyek fisik di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diduga kuat milik oknum DPRD Daerah.
Masih sumber, perlunya ada tindakan dari BK agar citra lembaga DPRD di mata masyarakat tidak tercoreng. Karena DPRD merupakan wakil Rakyat, menyambung aspirasi kepada Pemerintah, memberikan kenyamanan bagi warga, masalah yang dihadapi masyarakat, bukan sebaliknya menimbulkan masalah.
“Kita sangat menyayangkan kalau hal ini benar, karena anggota DPRD diharapkan menjadi kontrol terhadap eksekutif, ini malah terbalik justru dia bermain,” sambungnya.
Peran mediapun sangat dibutuhkan untuk mengawal setiap pembangunan yang ada di daerah, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat dan Negara.
Menanggapi hal tersebut, portal berita ini segera lakukan klarifikasi kepada anggota DPRD Kabupaten OKU.
Afz
Komentar