Kerinci, – Menulusuri pembangunan drainase Desa Simpang Empat Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci yang diduga bermasalah, pada sebelumnya telah diberitakan adanya dugaan pencurian volume pekerjaan, kali ini penulis mencoba mendatangi kantor Kades Simpang Empat tersebut guna memenuhi tugas konfirmasi agar tidak adanya dugaan berita sepihak.
Semakin unik, kades Simpang Empat Tanjung Tanah Khusni, terlihat tidak ingin dikonfirmasi media terkait pembangunan drainase yang menelan anggaran Negara ratusan juta rupiah tersebut. Namun demikian, penulis masih tetap menjaga etika dan etos kerja sebagai wartawan demi sebuah berita dan informasi untuk disampaikan ke publik agar program pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya dapat dirasakan langsung sesuai dengan amanat UUD 1945.
Pada pembangunan drainase tersebut, penulis melihat langsung kondisi fisik drainase yang dimaksud, kondisinya sudah mulai retak dan ada pula yang mulai rusak karena kondisi alam atau karena rendahnya mutu pembangunan fisik.
Dikatakan Syafrizal Ketua Umum LSM Gerham Aksi kepada media ini, “Kita minta pihak penegak hukum mengaudit pembangunan ini, karena menurut kami ini merupakan perbuatan melawan hukum oleh pelaksana kegiatan, karena terlalu banyak yang menyimpang dalam pembangunan drainase ini,” ujarnya.
“Jika tidak diindahkan atau tidak ada iktikad baik, mungkin akan kita lakukan aksi demonstrasi di kejaksaan Negeri Kerinci, agar semuanya jelas dan tidak ada dusta antara kita,” tambahnya.
“Kades jangan jadi pelawak, kok ga mau dikonfirmasi, padahal itu sebagai tugas pejabat publik untuk menjawab segala bentuk persoalan yang terjadi ataupun yang belum terjadi dilingkup tanggung jawabnya,” ketus ketua LSM Gerham Aksi ini.
Dikutip dari penyampaian LSM Gerham Aksi, Khusni Kades Simpang Empat Tanjung Tanah Kecamatan Danau Kerinci diduga kuat alergi terhadap wartawan dan pegiat kontrol sosial, Kades tersebut seolah-olah tidak ingin kinerjanya diawasi oleh masyarakat dan lembaga resmi. Sangat lucu sekali.
Dalam hal ini, Dinas Pemdes Kabupaten Kerinci serta stakeholder lainnya agar bisa memberikan pelatihan kepada Kepala Desa terkait peran serta masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran Negara yang dititipkan untuk digunakan dalam membangun Desa.
uwo_musekin
Komentar