Pemalang, – (7/06/2021)-Pemerintahan Agung-Mansur telah memasuki 100 hari kerja, beberapa program sudah mulai di realisasikan walaupun belum sempurna dan menuai banyak pro kontra dari berbagai kalangan Masyarakat, Khususnya masyarakat Kabupaten Pemalang.
Salah satunya tanggapan Bung Boby, sapaan akrabnya selaku ketua DPD KNPI Kabupaten Pemalang memaparkan, “Di seratus hari kerja ini Agung-Mansur sudah bekerja secara maksimal. “Mas Agung dan Mas Mansur sudah bekerja keras mewujudkan visi dan misi nya, sesuai dengan program kerja prioritas unggulannya,” Ujar Boby.
Lebih jauh Bung Boby mengatakan memang dalam suatu kebijakan pasti akan timbul pro dan kontra, wajar namanya demokrasi ya begitu adanya, terlebih dalam membuat program kerja tentunya Bupati tidak boleh asal-asalan, harus dengan perencanaan yang matang agar terlaksana secara maksimal, kita juga perlu belajar dari pemerintahan kemarin sebagai tolak ukur demi mewujudkan Pemalang yang lebih baik kedepannya.
Kalau dicermati, apa yang dilakukan pemerintah dibawah kepemimpinan Agung – Mansur sudah mulai mengarah pada perubahan. Ikhtiar tersebut yang harus kita apresiasi bersama-sama.
“Yang harus kita pahami bahwa perubahan dalam sebuah daerah tidak mungkin dilakukan dalam 100 hari. Maka, kita harus tetap kawal Pemerintahan sampai akhir masa jabatan.” ujar Ahmad Syifa selaku Sekretaris KNPI Pemalang.
“Transisi kepemimpinan kan baru berjalan 100 hari, tidak bisa juga dijadikan tolak ukur suksesi kepemimpinan daerah, yang terpenting peran Pemuda saat ini bisa mengawal bersama dan bergerak nyata untuk Pemalang, jangan sampai menyampaikan aspirasi rakyat justru ditunggangi beberapa oknum yang punya kepentingan pribadi misalnya, masyarakat juga bisa menilai substansi aksi dan perangkat aksi yang digunakan, jangan-jangan ada pemodal.” Ujar Tsani Irsyadi mantan ketua BEM yang saat ini founder YOUTH PEMALANG.
“Kepemimpinan Agung-Mansyur sampai saat ini menunjukan progres yang cukup memuaskan walaupun masih banyak yang belum terlaksana, kita sebagai warga Pemalang khususnya kaum pemuda harus mengawal program-program yang direncanakan oleh Bupati, baru kalau memang nantinya banyak kekeliruan kita wajib menegur dan mengingatkan bahkan melalui aksi jalanan.” Pungkas Tony mahasiswa Pemalang,
Selain itu masyarakat dapat menilai, Karena apa yang dimaksud 100 hari kerja itu hanya konsep dan terkendala semua kegiatan oleh Covid-19, karena situasi masih pandemi, Dan kita tetap patuhi protokol kesehatan (prokes) Pro dan kontra sebagai input evaluasi peningkatan setelah setahun berjalan,” terangnya.
Sementara itu Uripto, GD salah satu Pengurus LSM Peduli Pemalang menanggapi tuntutan Aksi 100 hari kerja Bupati Pemalang menguraikan, “Bahwa kalimat 100 hari kerja atau kejar tayang kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pemalang usai di lantik sangatlah tidak pas penerapannya untuk kondisi Kabupaten Pemalang, sebab ada beberapa faktor yang nyata menjadi kendala dalam Melaksanakan pekerjaan atau tugas tugasnya yakni
antara lain faktor kondisi pandemi global covid 19 yang membatasi daripada pelaksanaan program yang ada, juga masalah anggaran yang sangat minim dari kebutuhan untuk pembangunan insfratruktur misal butuh 1 Triliun namun hanya ada anggaran cuma 100 milyar, anggaran untuk pembenahan infrastruktur di wilayah kabupaten Pemalang cuma dialokasikan 10 persen saja, serta kondisi kerusakan yang sangat parah khususnya jalan karena akibat musim hujan tahun lalu, yang tentunya kita sadari belum mengkover semua ruas jalan di seluruh Kabupaten Pemalang,” ujarnya.
Jadi dari kendala hal tersebut untuk Pemalang Bupati nya siapapun tidak mungkin akan bisa mencapai hasil kerja yang bisa memuaskan publik, jadi kita perlu evaluasi untuk membangun Pemalang dalam satu tahun kedepan adakah perubahanya,” terangnya.
Ojin
Komentar