Kerinci. – Keterlibatan oknum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci dalam mengendalikan dan bermain proyek dilingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci kian terungkap kepermukaan.
Setelah dilakukan berbagai upaya media ini dalam mengungkap informasi tersebut dikit demi sedikit terlihat lebih jelas. Pasalnya BH atau YH (oknum anggota dewan.red) semakin santer dibicarakan oleh para kontraktor yang mengalami kerugian setelah mengikuti penawaran dalam proses tender di UKPBJ kabupaten kerinci yang dimenangkan oleh panitia dengan dalih ada penekanan dari Keluarga istana.
Sebagai seorang wakil rakyat yang seharusnya menyampaikan aspirasi dan keluhan rakyat ke pemerintah, serta mengkritik kebijakan diluar aturan sepertinya tidak mampu dilakukan mereka, malah ikut terlibat dan serta sebagai seorang kontraktor dan bermain proyek.
Dikatakan rekanan yang enggan disebutkan namanya kepada media ini mengatakan, “paket tender disalah satu Dinas hampir keseluruhannya dikuasai orang dekat istana dan DPRD, itu kami duga sengaja dimenangkan oleh panitia Pokja UKPBJ yang diketuai oleh AY, dan kami telah melakukan sanggahan, namun tidak berarti apa-apa dan tetap juga dikalahkan meskipun bahannya lengkap, ada-ada saja yang dilakukan untuk mencari kesalahan penawaran kami,” ujar rekanan yang tidak mau namanya ditulis.
Seharusnya DPRD tidak harus kecut dengan cara brutal oknum nakal di UKPBJ seperti itu, seharusnya teguran keras dilakukan oleh Dewan pada Pemerintah jika perlu bisa menggunakan hak angket jika isu tersebut berkembang secara masif di Masyarakat.
Keterlibatan anggota dewan bermain proyek memberikan contoh yang jelek terhadap masyarakat di nilai telah gagal dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat tidak sesuai apa yang pernah di janjikan saat mencalonkan diri di legislatif.
Adapun keterlibatan anggota DPRD ikut serta bermain proyek diduga dilakukan beberapa anggota DPRD kabupaten kerinci sehingga menimbulkan kecaman dari aktivis atas keterlibatan anggota dewan yang ikut bermain dan memenangkan sebuah paket.
Indra wirawan ketua aliansi merah putih indonesia ( AMPI) angkat bicara. ” kami selaku kontrol sosial sangat mengecam keras atas keterlibatan anggota DPRD kabupaten kerinci yang ikut bermain proyek, karena itu bukan tugas DPRD, itu tugas eksekutif selaku penyelenggara negara.
Ikut sertanya anggota DPRD kabupaten kerinci bermain proyek jelas telah melanggar UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, dengam tegas melarang dewan main proyek. Ungkap indra.
Selanjutnya indra mengatakan. “Kami dari gabungan LSM atas nama Aliansi Merah Putih Indonesia (AMPI) adanya keterlibatan anggota DPRD yang ikut serta bermain proyek mengecam keras atas hal tersebut, jika perlu akan kita suarakan didepan umum agar masyarakat tahu apa yang sedang terjadi di tubuh dewan perwakilan rakyat kita ini.” Ujar Indra.
“Kami juga meminta kepada panitia Pokja ULP UKPBJ yang melaksanakan tugas terkait dalam pemenangan paket tender, agar lebih profesional dalam bekerja, jangan terkesan curang dalam menentukan pemenang tender, jangan hanya mengandalkan sebagai orang dekat Bupati dia bisa seenaknya melakukan peraturan sendiri tanpa mengacu pada aturan yang berlaku.
Kami akan selalu memantau dan mengawasi setiap kinerja dari pihak terkait juga anggota DPRD yang ikut bermain proyek. Pungkas indra wirawan. (Wo_musekin)
Komentar