Pemalang – Didirikannya Posko koordinasi Penanggulangan Covid- 19 di Pendopo Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, bukanlah hal sepele atau sebagai tempat “Nongkrong” para petugas piket jaga posko. Melainkan untuk mengkoordinasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan Covid- 19. Termasuk sebagai tempat pencatatan para warga Kabupaten Pemalang yang baru saja tiba dari Luar kota, entah karena pekerjaan, maupun kepentingan mendadak.
Keberadaan posko yang dijaga secara bergantian oleh staf tiap tiap kantor Dinas di Kabupaten Pemalang ini juga menjadi sangat vital manakala posko posko di perbatasan Kabupaten Pemalang, Kantor Balai Desa, atau bahkan di titik titik tertentu selalu melaporkan keadaan di tiap poskonya. Termasuk mengumpulkan jumlah para warga yang baru saja. Pulang dari luar kota atau daerah yang berstatus zona merah.
Keberadaan posko penanggulangan covid- 19 yang awalnya terdapat 5 buah stand dan saat ini hanya tinggal 3 stand tentu saja dilengkapi beberapa fasilitas, seperti, dispenser, Ac, gelas cup, hingga kipas dan tempat tidur model pengungsian ini juga ditopang dengan konsumsi bagi para petugas jaga.
Namun siapa sangka, dibalik semua fasilitas itu. Perlahan tapi pasti, memunculkan sebuah polemik tentang “Layak” tidaknya hidangan konsumsi bagi para petugas jaga termasuk para rekan pewarta yang ada di stand media center.
Dikatakan oleh salah seorang rekan pewarta, Arya, dirinya mempertanyakan biaya penanggulangan covid- 19 yang berjumlah Milyaran Rupiah nampak tidak sebanding dengan konsumsi bagi para petugas jaga posko.
“Dana Covid- 19 kan Milyaran Rupiah, tapi kok konsumsinya begini, dari segi ukuran lauk juga kurang mumpuni. Masih lebih baik makan di warung biasa, 10.000 kenyang. Lha ini, harga mahal kok kurang mumpuni.”, ungkapnya baru baru ini.
Sementara itu, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang sebagai koordinator penanganan, penanggulangan, hingga penanggung jawab “Ubo Rampe” keperluan dan kebutuhan posko, nampak nyata terjadi gesekan di dalam tubuh pasukan dengan ciri Khas warna oranye ini. Pihak BPBD diduga “Dolanan” dalam keuangan untuk jumlah konsumsi para petugas piket yang ada di posko tersebut.
Dikatakan oleh Sekertaris BPBD, Sigit, dari hasil pendataan yang dilakukannya, dalam 1 shift piket, ada 40 orang. Yang total ada 3 shift ada 120 personel, termasuk 5 rekan pewarta di stand media center.
“1 Shift ada 40 orang. Dalam 24 jam ada 3 shift. Jumlah total ada 120 orang, termasuk 5 rekan media di tiap shift nya,” katanya, (31/5).
Dugaan permainan uang konsumsi, terendus manakala kami menelusuri salah satu pihak atau rekanan yang bekerjasama dengan BPBD dalam konsumsi.
Sebagai perusahaan yang sudah bertahun tahun malang melintang di dunia Kuliner, Pringsewu Resto, pihaknya merasa bahagia bisa dipercaya dalam penyajian konsumsi untuk para petugas posko.
“Kami dikoordinasi oleh Bu Yanti, staf BPBD, untuk konsumsi. 25 kotak nasi untuk pagi, 35 kotak nasi untuk siang dan malam hari nya. Harga awal 1 kotak nasi Rp. 20.000,-. Kami dikontrak untuk 7 hari. Namun keesokan harinya, kami dikomplain soal ukuran lauk. Kami pun berusaha memperbaikinya. Dari bu Yanti juga bilang jika harga dinaikan seharga Rp. 22.500,- per kotak. Tapi apa daya, kami dihentikan setelah hari keempat. Dengan persoalan ukuran lauk, padahal lauk juga udah kami tambah sesuai permintaan Bu Yanti BPBD.”, jelas Roni, Manager Pringsewu Resto, (2/6).
Bagai disambar petir di padang pasir. Kamipun sontak kaget ketika mengklarifikasi hal tersebut pada Kepala BPBD, Wahadi. Bagaimana tidak, dirinya justru mengatakan jika semua itu bukan urusan kami.
“Soal jumlah, harga per kotak nasi, itu urusan Bu Yanti, staf saya. Lagian Ngapain njenengan ngurusi itu, cari berita lain saja lah.”, ungkap Wahadi, di Posko Penanggulangan Covid- 19, Pendopo Pemalang, (2/6).
Sementara itu, sesaat sebelum meledaknya dugaan pengemplangan dana konsumsi tersebut mulai mencuat ke permukaan. Staf BPBD yang dipercaya mengurusi perlengkapan dan juga konsumsi, Yanti, justru ketakutan saat dikonfirmasi.
“Maaf mas, jangan tanya ke saya. Takut salah kalau saya jawab.”, ungkap Yanti.
Ditambahkan oleh Manager Pringsewu Resto, Roni, pihaknya memohon maaf apabila terdapat kekurangan dari pihaknya dalam penyajian. Namu pihaknya juga tidak menampik jika faktor tersebut juga karena kondisi bahan pokok yang melambung tinggi harganya.
“Ya kami mohon maaf jika kami banyak kekurangan. Itu sudah totalitas yang kami berikan. Tapi apa daya, harga bahan di pasar juga melambung tinggi, otomatis kami putar otak untuk produk kami agar konsumen tetap bahagia dengan pelayanan kami.”, imbuhnya sembari Ngelus dada.
Dugaan pengemplangan dana konsumsi, jika dihitung atau rinci:
1 Kotak Nasi: Rp. 22.500,- x 120= Rp. 2.700.000,- /Hari (3 Shift per 24 jam).
FAKTA nya:
Pagi 25 Kotak Nasi
Jika 1 Kotak Nasi diharga Rp. 22.500,- x 25= Rp. 562.500,-
Siang 35 Kotak Nasi, Malam juga 35 Kotak Nasi.
Jika 1 kotak nasi Rp. 22.500,- x 35= Rp. 787.500,- x 2= Rp. 1.575.000,-
Jumlah pesanan dan uang yang “Fantastis” ditengah suasana Pandemi Corona Virus Desease 2019. Entah apa yang dipikirkan oleh pihak BPBD, yang membuat dana konsumsi diduga jadi ajang “BROKOHAN”. Bukan memikirkan bagaimana situasi, kondisi, pandangan, jangkauan, hingga realisasi pada masa pandemi Covid- 19.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BPBD belum bisa diklarifikasi lebih lanjut terkait persoalan itu. (Dentang)
Komentar