Reporter : Veronica / RedOne
Jabar, – Ketua Forum RW Kota Bandung Robiana Danil Awaludin menilai, adanya penolakan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), bukan kejadian aneh.
Sebab menurut Robiana, penolakan JPS oleh sekelompok warga di Kota Bandung tersebut merupakan imbas dari kekeliruan data yang digunakan oleh Pemprov Jabar.
Ia mengungkapkan, data yang digunakan untuk JPS Pemprov Jabar merupakan data lama yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum sempat diverifikasi dengan optimal.
“Jadinya ada warga yang berkecukupan, warga yang sudah pindah domisili, bahkan warga yang sudah meninggal mendapat bantuan terkait Covid-19,” beber Robiana saat On Air di Radio PRFM 107.5 News Channel, jumat (24/4/2020).
Dilanjutkan Robiana, para ketua RT dan RW seolah dijadikan sebagai pihak yang bersalah dalam kejadian penolakan bantuan JPS Pemprov Jabar. Padahal, ketua RT maupun RW tidak pernah terlibat dalam pendataan warga yang berhak mendapat bantuan JPS Pemprov jabar.
“Sebenarnya RT/RW tidak terlibat dalam pendataan warga. Data langsung dari Dinas Sosial (Dinsos). Nah makanya terjadi beberapa permasalahan saat penyaluran bantuan terkait Covid-19, karena itu berdasarkan data lama milik Dinsos, bukan data yang diusulkan oleh RT/RW,” ucapnya.
Selain itu, Robiana menyebut penolakan warga terhadap JPS Pemprov Jabar merupakan imbas kekecewaan terhadap ketidakjelasan informasi mengenai bantuan terkait Covid-19.
“Jadi kami merasa tidak aneh dengan kejadian ada warga di suatu wilayah yang menolak bantuan dari Pemprov Jabar. Karena warga kecewa, kecewa dengan informasi-informasi tidak jelas tentang bantuan. Bahkan tidak ada kejelasan itu bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar atau Pemkot. Kekecewaan ini ditambah karena ada warga berkebutuhan cukup dan yang sudah meninggal dapat bantuan Covid-19,” tukasnya.
Komentar